Ambon, 12 Maret 2026 - Yayasan Rumah Generasi bekerjasama dengan Pemerintah Kota Ambon dalam melakukan implementasi Program INKLUSI Fase 2 melakukan Pembentukan Kelompok Kerja INKLUSI di Desa Negeri Lama.
Pembentukan Pokja Inklusif pada fase II merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang partisipatif, adil, dan responsif terhadap keragaman warga. Inisiatif ini diselenggarakan sebagai wujud kolaborasi antara Yayasan Rumah Generasi, Yayasan BaKTI bersama Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas P3AMD di Ambon. Pembentukan Pokja Inklusi pada fase II ini merupakan tindak lanjut dari perluasan wilayah dampingan, dengan menambahkan 10 Desa/Negeri baru yang melengkapi 15 Desa/Negeri yang telah didampingi sejak tahun 2022.
Kegiatan pembentukan Pokja Inkusi merupakan upaya bersama dalam Membentuk mekanisme kelembagaan desa yang inklusif sebagai wadah koordinasi lintas unsur masyarakat dalam pembangunan desa/negeri. Meningkatkan partisipasi bermakna kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marjinal lainnya) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Serta Mengintegrasikan perspektif inklusi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran desa/negeri secara berkelanjutan
Peserta pembentukan Pokja di berikan informasi mengenai konseptual dan kerangka kebijakan pembentukan Pokja Inklusi desa Negeri Lama dan peran dan fungsi pengurus Pokja Inklusi dan sekalugus pembentukan Pokja Inklusif
Hadir dalam kegiatan Pembentukan Pokja inklusi di Negeri Lama diantaranya; Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas P3AMD, Directur eksekutif Yayasan BaKTI, Tim Yayasan Rumah Generasi, Perwakilan unsur, Masyrakat, Kelompok Rentan, Tokoh Perempuan, tokoh masyarakat, perwakilan Lembaga Desa (kader Posyandu, PKK) dan Tokoh agama.
Kegiatan ini dibuka oleh Pemerintah Kota Ambon melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ibu Diana Saklaressy dan ditutup dengan Penandatanganan surat peryataan komitmen bahwa Pokja Inklusi yang dibentuk di Desa sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Desa.